Ya, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mulai membagikan kartu sakti berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada warga. Pembagian kartu baru dilaksanakan pukul 10.25 WIB.
Anike warga Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang mendatangi kantor pos tersebut merasa sangat senang dengan program Presiden Jokowi tersebut.
“Senanglah, mudah-mudahan bisa membantu saya. Saya kan punya dua anak yang masih sekolah. Belum beli seragam, belum beli buku,” ujar Anike.
Suasana serupa terlihat di Kantor Pos Mampang, Jakarta Selatan. Beberapa warga datang lebih cepat dari waktu yang tercantum pada undangan yang menunjukkan panitia akan membagikan kartu tersebut pada pukul 11.00 WIB. Setidaknya ada 5 tempat yang dijadikan tempat pembagian kartu sakti tersebut pada hari ini.
Elly Herlina (69) warga Kemang Timur salah satu penerima pun mengaku senang akan program ini. Dengan program ini meringankan bebannya karena menyekolahkan tiga anak yang masing-masing kelas 3 SMP, 1 SMP dan 2 SD.
Dia kegirangan. Dia pun memuji langkah Presiden Jokowi yang dianggap pro-rakyat kecil. “Orang kurang, dikasih ya girang, makanya saya pilih Pak Jokowi,” ujar Elly.
Keistimewaan KIS, KIP, dan KKS Program Jokowi-JK
KIP, KIS dan KKS merupakan program yang telah didengungkan Jokowi saat masih kampanye Pemilu Presiden 2014. Kini pada hari ke-15-nya bekerja usai dilantik sebagai presiden Indonesia, Jokowi meluncurkan programnya perdananya tersebut.
Jokowi mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan akan melakukan perbaikan manajemen rumah sakit demi mencegah kesulitan berobat.
“Ini langkah pertama kayak dulu di Jakarta, pertama pegang ini dulu (KIS), nanti langkah kedua kami akan membenahi pelayanan-pelayanan di RS,” kata Jokowi di Kantor Pusat Pos Indonesia, Jakarta, Senin (3/11/2014).
Jokowi tak menyangkal hingga saat ini masih terdapat beberapa rumah sakit yang mempersulit atau bahkan menolak warga kurang mampu yang berobat meski sudah memiliki Kartu Jaminan Sosial (KJS).
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise berharap peluncuran kartu sakti Jokowi bisa menjadi proyek percontohan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Yohana, yang paling penting dari program itu adalah pemerintah telah memulai awal yang baik. “Yang penting harus kerja-kerja-kerja. Penting optimis,” tandas dia.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang menyempatkan diri berkunjung ke Kantor Pos Indonesia cabang Fatmawati, Jakarta Selatan mengatakan, pembagian kartu sakti tersebut adalah program nyata dari Presiden Jokowi untuk menyejahterakan masyarakat.
“Ini program nyata dan janji dari Pak Jokowi untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga tidak perlu lagi ada orang yang sakit dengan biaya mahal, orang bisa sekolah,” ujar Tjahjo.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, KIS akan diberikan kepada anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga tidak menggeser Sistem JKN. “BPJS penyelenggaranya, JKN sistemnya, semua satu kesatuan kok,” tutur Khofifah.
Sedangkan program KKS, dibuat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat kurang mampu. Ke depan, bantuan ini diusulkan dalam bentuk e-money untuk menggerakkan usaha yang produktif. “Kira-kira setara dengan 24,5 juta penduduk Indonesia. 25 persen dari total penduduk itu terbawah,” tuturnya.
Menteri Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan, menambahkan, KIP pada fase pertama akan diterapkan pada 18 provinsi kabupaten kota, dengan sasaran 152,434 siswa, ia memastikan jumlah tersebut akan bertambah.
Sementara dalam hal pendistribusian, pemerintah menunjuk PT Pos Indonesia sebagai distributor untuk program jaminan sosial ini mengingat Pos Indonesia sudah berpengalaman dalam penyaluran program sosial pemerintah.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, KIS dan BPJS Kesehatan serupa tapi tidak akan tumpang tindih. Fungsi dari 2 kartu itu sama-sama memberikan bantuan bagi rakyat miskin yang mau berobat.
“Ya, tentu fungsinya sama, cuma kalau kartu sehat servisnya lebih ada kelebihannya, tapi prinsipnya adalah sama,” kata JK.
JK memaparkan, beda kedua program itu hanya pada dasar pembentukannya. Jika KIS merupakan inisiatif pemerintah Jokowi-JK, sementara BPJS adalah amanah undang-undang. “BPJS itu undang-undang. Karena ada anggarannya untuk membantu lebih banyak ke masyarakat,” papar JK
Sementara itu, Ketua DPR Setya Novanto mengapresiasi program Presiden Jokowi yang mengeluarkan kartu sakti tersebut sepanjang memang untuk rakyat.
Bendahara Umum Partai Golkar itu menilai, kompensasi dari pemerintah untuk rakyat kecil memang harus menjadi perhatian dan prioritas. Setya menambahkan, untuk kartu sakti Jokowi, pemerintah pasti sudah semua menghitung semuanya agar tidak mengalami masalah di kemudian hari.
Kartu Sakti Kompensasi Kenaikan BBM?
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menjelaskan, pembagian jutaan KIS, KIP, dan KKS, bukanlah merupakan kompensasi jelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
“Ini program duluan yang bisa diluncurkan, bukan kompensasi, tapi pengalihan,” tutur Marwan, di Jakarta, Senin.
Wapres JK menambahkan, kenaikan harga BBM subsidi akan dilakukan setelah distribusi dari kartu-kartu sakti itu telah selesai atau telah tersebar merata.
“Pokoknya bulan inilah (harga BBM naik). Menunggu kartu (KIS, KIP, dan KKS) tersebar,” tutur Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, 3 kartu tersebut diberikan kepada jutaan penduduk miskin di Indonesia supaya lebih mengendalikan besaran konsumsi. “Kartu ini bisa dimanfaatkan supaya nggak terlalu konsumtif. Buat investasi nggak sekadar belanja, jadi bisa lebih dikontrol kalau pakai kartu,” terang dia.
Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, pemberian KKS sebesar Rp 200 ribu telah dengan mempertimbangkan kemampuan negara dan dinilai cukup melindungi masyarakat miskin.
Untuk melengkapi program tersebut, pemerintah juga membagikan KIS kepada 4.451.508 individu, yang merupakan kepala dan anggota keluarga dari 1 juta keluarga kurang mampu. Tersebar di 19 Kabupaten/Kota di 9 provinsi, yaitu: Jembrana, Pandeglang, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Cirebon, Kota Bekasi, Kuningan, Kota Semarang, Tegal, Banyuwangi, Kota Surabaya, Kota Balikpapan, Kota Kupang, Mamuju Utara, Kota Pematang Siantar, dan Karo. Peluncuran tersebut diperkirakan akan selesai pada pertengahan Desember 2014.
Menurut Spesialis Komunikasi dan Hubungan Luar Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Regi Wahono, masing-masing kartu mempunyai fungsi berbeda.
KKS berfungsi untuk memberikan bantuan sosial langsung kepada warga. Kartu ini berfungsi selama 5 tahun.
“Dananya bisa diambil melalui kantor pos dengan menggunakan nomor ponsel yang sudah dibagikan di mana berfungsi layaknya rekening,” ujar Regi di Kantor Pos cabang Fatmawati, Jakarta. Sedangkan KIS, berfungsi sebagai kartu untuk berobat. Kartu tersebut bisa dibawa jika warga ingin berobat.
Adapun KIP, bisa dibawa ke sekolah swasta atau negeri. Dengan menunjukkan KIP ke sekolah disertakan KK dan kartu penunjuk lainnya, kartu ini bisa digunakan. Bagi yang belum mendapatkan KIP bisa mendaftar ke sekolah masing-masing.
(liputan 6)
