Koalisi yang sebelumnya dikenal aktif mendukung Jokowi semasa kampanye pilpres tersebut kini melakukan kritik atas pilihan Jokowi itu. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pendukung Jokowi tidaklah taklid buta.
“Ini memalukan. Penunjukan politisi sebagai jaksa agung adalah langkah mundur dari komitmen Jokowi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” demikian kata Bhatara Ibnu Reza, juru bicara koalisi perwakilan Sydney dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (22/11/2014).
Menurut dia, jaksa agung merupakan penuntut umum tertinggi di Indonesia, dan semestinya memiliki integritas tinggi, rekam jejak yang baik, serta berani mengambil langkah hukum demi menegakkan keadilan.
Meski penentuan jaksa agung merupakan hak prerogatif Presiden, dia mengatakan, agenda pemberantasan korupsi dalam pemerintahan akan terhambat jika ranah penegakan hukum dikorbankan dalam negosiasi politik.
Avi Mahaningtyas, wakil koalisi dari Canberra, menyatakan bahwa Kejaksaan Agung adalah satu dari tiga pilar utama penegakan hukum untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat, bersih, dan bertanggung jawab. “Jika pilar ini kuat, rakyat bisa memastikan check and balances terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dengan agenda utama mereformasi lembaga Kejaksaan Agung sendiri, dan memberantas KKN secara sistematis,” katanya.
Sementara itu, WNI di Australia selaku perwakilan Kota Perth, Iqbal Aji Daryono, berujar bahwa Jokowi tidak boleh terlena dan mengira semua pendukungnya taklid buta. “Dengan sikap ini, kami menunjukkan bahwa pendukung Jokowi tetap kritis, dan terus mengawal agar Presiden bersetia pada visi dan misinya,” pungkas Iqbal.(kompas)
