Yuddy mengatakan, blusukan-nya ke lokasi banjir di Kabupaten Bandung memang diutus Presiden Joko Widodo. Karena itu pemerintah pusat pun disebut Yuddy akan berupaya untuk menyelesaikan bencana tahunan ini.
“Masalah banjir ini harus diselesaikan secara permanen. Saya diutus Pak Presiden untuk melihat persoalannya lebih dekat untuk nantinya menjadi agenda bahasan di pusat bersama Pak Presiden,” katanya.
Yuddy, tak menampik bahwa banjir di Kabupaten Bandung bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Namun menurut Yuddy, presiden menginginkan masalah banjir di Kabupaten Bandung itu harus selesai paling lama dalam lima tahun mendatang.
“Jadi harus ada target, sebelum lima tahun harus segera selesai. Misalnya, kalau sekarang banjirnya 2 meter, tahun depan jadi satu meter, tahun ketiganya 50 sentimeter, tahun berikutnya 25 sentimeter dan menjelang tahun ke lima sudah tidak ada banjir lagi,” ucap politisi Partai Hanura tersebut.
Oleh karena itu, kata Yuddy, mulai saat ini diperlukan komitmen semua pihak, mulai dari Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga pemerintah pusat. “Diperlukan pemikiran-pemikiran dan langkah-langkah terpadu kerja sama lintas sektoral. Gubernur (Jawa Barat) akan mengundang sektor-sektor yang memang harus terlibat dalam penanggulangan bencana alam banjir di sini secara permanen,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, Pemprov Jawa Barat sudah sejak lama mempunyai road map. Namun, road map tersebut belum bisa dieksekusi secara baik dan maksimal, sebab pemerintah pusat belum menyambut baik terhadap semua masalah ini.
“Masalah ini, ada unsur Pemkab, provinsi dan unsur pusat, tiga-tiganya harus berjalan. Karena yang harus diselesaikan bukan masalah hilirnya saja, tapi, tengah dan hulunya juga harus dibereskan. Percuma kalau dibereskan hilirnya saja, tapi hulunya tidak,” kata pria yang akrab disapa Aher itu.
Oleh karena itu, Aher melanjutkan, sangatlah dibutuhkan campur tangan pemerintah pusat, terutama dalam hal anggaran. “Pada tahun 2011 ada tender untuk menyelesaikan sungai dan banjir ini, mulai dari hulu, tengah dan hilir, Rp 1,3 T (triliun). Tapi, berapa faktanya, berapa anggarannya, sangat kecil kan,” kata dia.
Menteri Yuddy pun meminta instansi yang terkait, mulai dari Pemprov Jabar, Pemkab, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Perhutani dan sektor terkait lainnya untuk melakukan rapat. “Nanti, hasil rapatnya akan dilaporkan kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat akan memberikan dukungan,” kata Yuddy.
Yuddy mengatakan, pemerintah pusat siap memberikan berbagai bantuan. Antara lain untuk pembebasan lahan, untuk relokasi, sodetan-sodetan, juga membangun situ yang diyakini akan mengurangi air yang mengenang di beberapa titik lokasi saat ini.
“Saya minta anggarannya supaya dirinci tahapan-tahapannya, lalu kemudian diajukan kepada pemerintah pusat dan dengan adanya alokasi dari kenaikan BBM ini ya bisa kita gunakan untuk pembangunan kerakyatan,” kata Yuddy.
Yuddy menambahkan, dalam masalah anggaran untuk mengatasi masalah banjir di Kabupaten Bandung ini, pemerintah pusat akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemantauan ke mana saja anggaran itu mengalir. “Kami sudah sepakat dengan Pak Gubernur dan Pak Wabup Bandung, distribusi uangnya akan libatkan KPK. Ini untuk memastikan uang dari rakyat dikelola oleh APBN untuk pembangunan rakyat dan tidak disalahgunakan,” tuturnya.
(tribunnews)
