Rencana PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pemurnian mineral (smelter) sampai saat ini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Namun, pemerintah menegaskan bahwa perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu wajib membangun smelter di Indonesia dan tidak bisa ditawar lagi.
“Membangun smelter sebetulnya bukanlah semata-mata untuk industri saja, tetapi juga sebagai alat kontrol yang dikeluarkan dari bumi Indonesia,” kata Menteri ESDM Sudirman Said kepada detikFinance, Minggu (28/12/2014).
Sudirman mengungkapkan, awalnya Freeport kurang berkenan membangun smelter lagi. Pasalnya kapasitas smelter Freeport secara global saat ini berlebih, sehingga jika dibangun dianggap tidak menguntungkan alias tidak ekonomis.
“Tapi itu kan global, di Indonesia buktinya belum ada. Jadi kita tidak akan memberikan ruang tawar-menawar untuk Freeport,” tegasnya.
Ia menambahkan, Freeport sudah menyatakan setuju untuk membangun smelter, terutama di Papua. Namun terkendala minimnya pasokan listrik di Bumi Cendrawasih.
“Freeport sudah setuju bangun smelter. Tahap pertama perluasan smelter di Jawa Timur, tahap berikutnya di Papua. Ini tuntutan pemerintah daerah, smelter harus dibangun di Papua. Tapi kendalanya listrik nggak ada,” tutur Sudirman.
Oleh karena itu, lanjut Sudirman, solusinya adalah sembari listrik di Papua dibenahi, Freeport tetap melanjutkan pembangunan smelter. “Ketika listriknya jadi, smelter tinggal mengikuti. Mereka (Freeport) pada prinsipnya menerima,” tuturnya.
(detik.com)