“Bapak ibu sudah dengar bahwa kelapa sawit sudah terancam untuk diembargo, untuk diboikot, hanya karena gajah mati, dan kebakaran hutan yang terus-menerus terjadi di Indonesia. Seafood pun sama, Uni Eropa udah semua berkomitmen akan tracebility. Amerika, 2 minggu yang lalu pun sudah bicara yang sama,” ujar Susi di Jakarta, Senin (30/3/2015).
Menurut Susi, saat ini semua pihak terkait di sektor perikanan harus bersama-sama menangkal dan membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia merupakan negara yang tak merestui praktik perbudakan. Apalagi hal tersebut terjadi di wilayah Indonesia.
Oleh karena itu, dia meminta penegak hukum untuk segera bergerak membasmi praktik-praktik perbudakan tersebut. “Jadi kalau kita masih ragu-ragu menindak kapal-kapal asing atau kapal eks asing atau kapal yang langsung asing. Ini kesalahan besar, saya tidak mau ujungnya kita dianggap merestui perbudakan terjadi di illegal fishing yang dihukum produk seafood Indonesia,” kata dia.
Informasi perbudakan yang dilakukan PT Pusaka Benjina Resources diketahui Susi setelah membaca laporan investigasi Associated Press (AP). Dalam laporan yang dimuat oleh AP.org dengan judul “AP Investigation: Are slaves catching the fish you buy?” itu menuliskan adanya pemaksaan kerja selama 22 jam per hari tanpa hari libur kepada ABK di Kapal milik PT Pusaka Benjina Resources.
Bahkan, AP juga mengungkapkan para pekerja paksa yang banyak berasal dari Myanmar tersebut sampai harus mengonsumsi air kotor untuk minum. Hasil tangkapan ikan perusahaan tersebut sampai diekspor ke Amerika Serikat dan disalurkan ke toko retail besar di Amerika Serikat yaitu Wal Mart.
(Kompas)
