Tak mau terus dijuluki sebagai kota termacet se-Indonesia, Walikota Bogor Bima Arya memanfaatkan ’betahnya’ Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang bermukim di Bogor untuk membantu menangani kemacetan. Saat bertemu empat mata dengan presiden, Bima Arya pun merayu dan meminta bantuan dana dari pusat guna mengatasi kemacetan.
Setelah percakapan selesai, presiden langsung memberikan disposisi ke sejumlah kementerian terkait untuk membantu anggaran program. Disposisi tersebut rupanya mendapat respons yang baik. Bima Arya langsung dipanggil Kementerian PU untuk mempercepat pembangunan di Kota Bogor.
Tak tanggung-tanggung, rencananya 13 proyek untuk menekan kemacetan bakal digelontorkan tahun depan. Di antaranya membangun tiga flyover (di Jalan Martadinata, Kebonpedes dan MA Salmun), membangun tiga koridor armada Bus Trans Pakuan, membangun underpass di Terminal Baranangsiang, membuat pedestrian di sekeliling Istana dan Kebun Raya Bogor, perbaikan kualitas jalan di Otista, bantuan pembiayaan Jalan R3 (pembebasan oleh pusat dan pemkot hanya penetapan lokasi) serta pembangunan dua jembatan (Jembatan Satu Duit dan Sempur).
Kemacetan di perlintasan rel kereta api misalnya, menurut Bima Arya, mobilitas kereta api yang melintas tiga menit sekali sangat merugikan masyarakat. Kendaraan baru bisa melintas setelah 30 menit terjebak macet. Sedangkan untuk bantuan pembangunan Jalan Regional Ring Road (R3), pemerintah pusat nantinya dapat langsung membebaskan lahan. Sementara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor hanya tinggal menetapkan lokasinya. “Tahun ini dirumuskan dan dianggarkan untuk tahun depan. Ini harus solid dan kompak. Sistem lelang harus disempurnakan dan lelang dimajukan,” ujar Bima, belum lama ini.
Bima berharap penataan Kota Bogor rampung pada tiga tahun mendatang. Sebab, awal 2017 Light Rail Transit (LRT) akan masuk di Kota Bogor. Untuk program penataan ini, pemkot masih melakukan kajian, mana yang masih dikerjakan pemkot dan mana yang pusat. “Alhamdulillah kita sangat beruntung dengan adanya presiden di sini, dia punya komitmen lebih untuk menata Bogor,” katanya.
Tak hanya itu, Bima juga berencana beberapa tender yang diprogramkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan dilakukan lelang pada Oktober 2015. Sehingga awal 2016 nanti, proyek pembangunan sudah bisa berjalan. Sebab, ia telah memperhitungkan pengesahan APBD Perubahan yang tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat. “Jadwal dewan begitu padat, sehingga pengesahan APBDP baru bisa dilakukan minggu pertama Desember nanti. Dalam perubahan tidak mungkin ada kegiatan skala besar,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum PC PMII Kota Bogor Dayat Hidayat menyambut baik rencana 13 proyek besar yang diajukan Bima Arya kepada Jokowi untuk mengatasi kemacetan di Kota Bogor. Menurut Dayat, Bima Arya harus konsisten dan mengawal hingga tuntas proyek tersebut. “Walikota harus fokus. Kawal terus anggarannya, jangan sampai nanti nggak jadi. Ini sangat dinanti masyarakat Kota Bogor,” tandasnya.
(Metropolitan.id)
