Namun, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan, Sonny Loho, menuturkan induk Freeport yang berbasis di Amerika Serikat hingga hari ini, Senin (19/10/2015) belum juga mengajukan penawaran ke pemerintah pusat.
“Kita belum terima seperti apa. Tapi memang, kita ingin sediakan anggarannya, kalau memang bisa dibeli,” ucap Sonny.
Sejauh ini pemerintah juga belum memiliki opsi yang pasti mengenai divestasi Freeport. Jika saham tersebut dikehendaki oleh pemerintah pusat, departemen teknis yakni Kementerian ESDM harus dilibatkan.
Akan tetapi apabila pemerintah daerah Papua berniat ambil bagian dari kepemilikan Freeport, pemerintah pusat juga tidak keberatan.
Sonny menambahkan, dulunya sempat ada pemikiran pemerintah pusat memberikan hibah ke daerah untuk mengambil sebagian saham yang ditawarkan.
“Hanya saja, skemanya belum dibahas,” kata Sonny.
Sementara itu, ketika ditanya kemungkinan terulangnya kejadian seperti divestasi PT Newmont Nusa Tenggara, Sonny menegaskan pemerintah pusat tidak masalah apabila divestasi Freeport diambil pula oleh perusahaan swasta nasional.
“Kalau swastanya bagus, apalagi nasional. Sebenarnya sih bisa saja pemerintah dan swasta partneran,” imbuh dia.
Lebih lanjut Sonny menegaskan, pemerintah tidak pernah melarang swasta nasional untuk berinvestasi. “Tapi yang dilihat kepentingannya bagaimana dulu,” kata Sonny.
(kompas.com)
