“Kami merevisi Peraturan Daerah Nomer 7 Tahun 2011. Jadi dengan Perda itu kami sediakan lahan 1.000 hekatr untuk kawasan Industri,” ujar Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur, Endang Suhendar di Cianjur, saat ditemui akhir pekan.
Selain itu ucap dia, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur juga memangkas waktu pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dari tadinya 30 hari menjadi 14 hari. Bahkan, kata dia, bila tak ada masalah persyaratan maka dalam tempo seminggu izin itu sudah turun.
Endang sadar betul bahwa investor tak akan mau berinvestasi bila perizinan di daerah masih rumit. Oleh karena, itu kata dia, Pemkab Cianjur berinisiatif melakukan pemangkasan perizinan.
Selain itu, aspek infrastruktur juga menjadi sangat krusial. Sebab, berdirinya pabrik-pabrik baru akan menjadi daya tarik bagi masyakarat karena terciptanya lapangan kerja. Infrastruktur jalan pun menjadi sangat krusial karena menjadi akses utama keluar masuk kendaraan perusahaan. Oleh karena itu kata Endang, pelebaran jalan pun akan dilakukan sehingga akses distribusi barang atau orang dari dan ke pabrik itu nantinya tak terganggu.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memuji Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur lantaran respons yang diberikan kepada para investor. Menurut BKPM, sudah seharusnya pemerintah daerah melakukan berbagai inisiatif terobosan sehingga investor nyaman untuk berinvestasi di daerah tersebut.
Berbagai upaya percepatan perizinan investasi yang dilakukan pemerintah pusat, umpamanya melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dinilai tak akan optimal bila perizinan di daerah masih berbelit-belit. Pada akhirnya, respons pemerintah daerah pula lah yang akan menentukan apakah suatu investasi bisa terealisasi ataukah tidak.
(kompas.com)
