Peremajaan helikopter kepresidenan dan penumpang VVIP tersebut cukup menjadi buah bibir. Pasalnya banyak pihak menganggap lebih baik heli kepresidenan diganti oleh buatan dalam negeri, dalam hal ini PT Dirgantara Indonesia (PTDI), yakni Airbus Helicopter H225 Super Puma yang sebelumnya dikenal dengan Sebutan Eurocopter EC225.
“Gini, kan untuk pesawat VVIP itu memang ada standar-standarnya. Mungkin TNI AU mempertimbangkan Agusta itu lebih bagus dari yang ada sekarang,” ujar Luhut usai menghadiri HUT ke-51 Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakbar, Kamis (26/11/2015) malam.
Sebenarnya Airbus Helicopter bermarkas di Prancis, namun EC225 dibuat oleh PT. DI yang berada di Bandung, Jabar. Airbus Helicopter memang memegang lisensi heli jenis ini, namun untuk desain dan produksinya ditangani oleh PT. DI.
“Ya saya bilang tadi, Super Puma yang di kita PT DI, dengan Agusta, Agusta lebih bagus. Tapi besok saya akan cek lagi,” kata Luhut.
Pemilihan heli AW101 yang diproduksi oleh perusahaan patungan Agusta asal Italia dan Westland Helicopters dari Inggris itu pun sudah melalui kajian matang pihak TNI AU. AW101 disebut dapat menunjang keamanan dan kenyamanan presiden maupun VVIP lainnya seperti wapres dan tamu negara.
Heli ini digadang-gadang anti peluru dan dapat dipasangi pelampung sehingga dapat mendarat dan mengapung di perairan dalam keadaan darurat. Plat-plat baja tahan peluru pada heli Agusta juga dapat dipasangkan pada helikopter lain sesuai keperluan. Selain itu, AW101 memiliki kabin tinggi sehingga tamu negara tidak perlu jongkok ketika masuk ke dalam heli. Keunggulan lainnya adalah, AW101 memiliki tiga mesin sehingga akan jauh lebih aman.
“Kira-kira begitu. Tapi akan saya cek lagi,” tukas Luhut.
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Agus Supriatna juga sudah menyampaikan alasan pihaknya lebih memilih Agusta dibanding Super Puma PTDI. Ia juga menegaskan bahwa peremajaan heli kepresidenan tersebut sudah masuk dalam rencana strategis (renstra) TNI AU dalam memenuhi Minimum Essential Force (MEF). Dengan begitu artinya, pengadaan heli yang dapat mengangkut 13 penumpang ini masuk dalam kantong belanja TNI AU dan bukan diambil dari dana Sekretaris Negara seperti yang sempat dipergunjingkan sebelumnya.
“Saya ini kan Komisaris di PT DI, saya tahu bagaimana keadaan di dalam PT DI itu makanya saya memilih keluar. Maka setelah kami cari dan kaji, kami dapatlah AW101 itu,” terang Agus di kompleks Lanud Halim Perdanakusuma, Jaktim, Kamis (26/11).
(detik.com)
