“Sekarang orang Bekasi kalau Bantargebang kami tutup, itu lahan punya kami kan. Kalau sampah enggak masuk situ, Bekasi berantakan enggak sampahnya? Makanya jangan kayak kekanak-kanakan, sama-sama diberesin,” kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (3/11/2015).
Basuki juga mengaku bingung atas pemikiran sejumlah pihak termasuk warga Bekasi yang selalu membela pengelola TPST Bantargebang, PT Godang Tua Jaya (GTJ).
“Kenapa sih selalu Godang Tua Jaya lu bela-belain? DKI ngapain mesti bayar tipping fee (biaya pengangkutan sampah) ke dia? Seolah-olah sampah di Bantargebang akan meledak kalau enggak dikelola sama Godang Tua Jaya,” kata Basuki.
Menurut Basuki, PT GTJ sudah tidak mampu mengelola TPST Bantargebang. Ia menyebutkan, PT GTJ tidak menanam pohon, membuat saluran air, dan lain-lain, sehingga sering terjadi kebakaran pada lahan TPST Bantargebang.
Selain itu, PT GTJ juga terus menyewa truk sampah dari swasta untuk mengangkut sampah ke Bantargebang. Basuki mencurigai swasta pemilik truk sampah itu “main mata” dengan PT GTJ dan Dinas Kebersihan DKI sebelumnya.
“Saya dari tahun 2013 mau beli truk baru yang ada buat air licit air kotorannya, enggak bisa beli. Kemudian saya ulang anggarannya di tahun 2014 untuk beli 200 truk masih sewa truk lagi, 2015 juga masih sewa truk, kalau tahun 2016 masih sewa truk saya mau cari semua. Berarti truk-truk sampah itu ada hubungannya enggak nih, kemarin truk sampah yang ditangkap Bekasi saja punya swasta,” kata Basuki.
Basuki mengajak Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Bekasi duduk bersama untuk memutuskan kontrak kerja sama dengan PT GTJ.
“Masalahnya Godang Tua ini dibayar terus sama APBD DKI. Terus duit yang dikasih ke Godang Tua dimasukkin ke APBD Bekasi enggak? Enggak tuh,” kata Basuki.
(Kompas)
