Pernyataan Wakil Presiden (Wapres) KH Maruf Amin yang menyatakan bahwa tidak ada pemekaran lain selain wilayah Papua, membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor harus cari jurus lain.
Pemerintah pusat sudah seharusnya membuat pertimbangan lebih terhadap Kabupaten Bogor. Apalagi, kata Bupati Ade Yasin, rencana pemekaran Bogor Barat sudah diajukan jauh–jauh hari.
“Sudah kita paripurnakan. Kabupaten Bogor ini kan jumlah penduduknya sudah hampir sama dengan satu provinsi. Karena saking banyaknya. Apalagi luas wilayahnya juga sangat luas,” ungkap Ade Yasin.
Hingga kemudian, Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat ini menegaskan, bahwa Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Jawa Barat tak pernah ada yang gagal. Sebut saja Kota Bogor, Depok, Bandung Barat, Cimahi dan Pangandaran.
“Justru yang gagal itu diluar pulau Jawa. Kalau info yang saya dengar, 2020 ini memang masih moratorium, tapi karena padatnya penduduk Kabupaten Bogor, saya kira harus ada pengecualian,” terangnya.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil juga diakui Ade Yasin, sudah melakukan kordinasi dengan pemerintah pusat soal itu.
“Kecuali kalau memang pemekaran ini ada yang tidak sukses, tentu itu harus di kaji dulu. Karena Jawa Barat tidak pernah gagal, mestinya kita jadi pertimbangan lah,” ketus Ade.
Sebelumnya Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto juga meminta agar pemerintah pusat konsisten dengan pemekaran beberapa wilayah. Termasuk di Kabupaten Bogor. Apalagi untuk mencabut moratorium agar memperlancar pemekaran.
“Kyai Maruf malah statementnya lain lagi, padahal kita berharap (moratorium) segera dicabut. Jadi kalau moratorium dicabut kita akan anggarkan lebih maksimal lagi. Begitupun dengan jumlah pegawai negeri dan yang lainnya,” tambah Rudy.
(radarbogor.id)
