Sebanyak 160 pelanggar protokol kesehatan Covid-19 tidak memakai masker di wilayah hukum Kota Banjar, berhasil dijaring dan ditindak Tim Penegakan Disiplin Protokol Covid Kota Banjar, Rabu 26 Agustus 2020.
Menurut Sekretaris Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Banjar, H.Edi Herdianto, penindakan terhadap 160 pelanggar protokol Covid-19 di Kota Banjar itu, baru berbentuk sanksi tertulis.
“Terbukti melakukan pelanggaran tak memakai masker lagi, dipastikan sanksinya dipertegas. Setelah sanksi tertulis pertama dan kedua, dilanjutkan sanksi pencabutan identitas diri atau KTP,” ujar H.Edi kepada wartawan Kabar Priangan, Dede Iwan.
Dijelaskan dia, total 160 pelanggar yang disanksi tertulis itu, terjaring Tim Penegakan Disiplin Protokol Covid-19 sejak tanggal 15 sampai 26 Agustus 2020 sekarang ini.
Pemberlakukan sanksi yang dipertegas itu, sejak adanya perpanjangan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Kota Banjar yang secara resmi mulai 29 Juli sampai 29 Agustus 2020 mendatang.
Terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tentang aturan pelanggar protokol kesehatan tak memakai masker bayar denda sebesar Rp 150.000, dinyatakan tidak berlaku di wilayah Kota Banjar. Hal ini sesuai kesepakatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Banjar.
Keputusan resmi sanksi materil atau denda kebijakan Gubenur tak berlaku di Banjar itu, terungkap dan ditegaskan saat “Apel Kesiapan Penegakan Disiplin Covid-19 Kota Banjar” di halaman Pendopo Wali Kota Banjar, Jumat, 7 Agustus 2020.
Menurut Ketua dan Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Banjar, Hj.Ade Uu Sukaesih dan H.Nana Suryana, tak diberlakukan denda atau sanksi materil itu, karena tidak ingin membebani masyarakat.
Ditegaskan Ketua, sekaligus Wali Kota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih, penegakan Disiplin Covid-19 di Kota Banjar terhadap yang tidak memakai masker, hanya bersifat teguran dan sanksi sosial saja.
“Terbukti tak memakai masker, masih melanggar protokol kesehatan, maka tahap selanjutnya KTP milik pelanggar itu dibawa Tim Gugus Tugas Covid-19,” ujar Hj.Ade.
Menurut Wakil Wali Kota Banjar, H.Nana Suryana, pengambilan KTP pelanggar protokol Covid-19, itu sebagai sanksi terekstrim.
