Pelaksanaan vaksin Covid-19 program Gotong Royong dimulai, Selasa (18/5). Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan perdana program yang ditujukan untuk karyawan perusahaan tersebut.
Vaksinasi tersebut berlangsung diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi pekerja dan mendongkrak perekonomian.
“Pagi hari ini saya mengunjungi PT Unilever yang bersama-sama dengan 18 perusahaan telah memulai vaksinasi gotong royong,” kata Jokowi.
universitas pakuan unpak
Vaksin ini diberikan oleh perusahaan kepada menejemen dan karyawannya secara gratis. Dia berharap agar vaksinasi melalui skema gotong royong antara pemerintah dan sektor swasta ini dapat mempercepat jalannya proses vaksinasi Covid-19.
Jokowi meminta agar vaksin Covid-19 ini bisa terus tersedia. Sehingga, dapat mempercepat program vaksinasi. Targetnya, ada 181,5 juta orang di Indonesia bisa divaksin Covid-19.
Jokowi berharap dengan adanya vaksinasi gotong royong ini, pekerja dapat merasa lebih aman. Selain sehat, dampak lainnya adalah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi.
Program Vaksinasi Covid-19 Gotong Royong menggunakan vaksin Sinopharm. Jenis ini berbeda dengan yang digunakan dalam program vaksinasi massal pemerintah. Vaksin dari Sinopharm telah dimasukkan dalam emergency use listing (EUL) oleh WHO.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 terkait vaksin Gotong Royong.
Lalu untuk tarif vaksin tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021. Harga tertinggi Rp 321.660 dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 untuk setiap dosis.
Vaksin ini diberikan kepada pekerja, keluarga, dan individu terkait. Penerima vaksin tidak dikenakan biaya apapun karena ditanggung oleh perusahaan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi menyatakan langkah terbaik untuk menjaga keseimbangan penanganan di sisi kesehatan dan menggerakkan perekonomian bangsa. “Hari ini kita memulai bersama antara pemerintah dan pihak swasta untuk memutus mata rantai Covid-19,” ungkapnya.
Senada Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berpendapat adanya vaksinasi di sektor pekerja ini akan membentuk kepercayaan publik dan opini global dalam penanganan pandemi.
“Investor dan pelaku usaha akan lebih percaya diri untuk melakukan suatu perencanaan yang matang dan realisasi investasi yang kemudian akan menciptakan lapangan pekerjaan,” ucapnya.
Pelaksanaan vaksinasi ini juga merupakan peran dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengungkap awal mula inisiasi program Vaksinasi Covid-19 Gotong Royong untuk Pekerja.
Mulanya dari pertemuan para pelaku usaha dengan Presiden Joko Widodo. “Dari pembicaraan ini timbul ide dari Bapak Presiden mengenai vaksinasi mandiri, kemudian menjadi vaksin gotong royong,” katanya.
Dia beranggapam bahwa dunia usaha antusia dalam menyambut vaksinasi ini. Hingga kemarin sebanyak 22.736 perusahaan yang telah terdaftar dengan 10 juta pekerja di dalamnya. Menurut Rosan, jumlah partisipasi tersebut akan terus bertambah seiring dengan berjalannya program Vaksinasi Covid-19 Gotong Royong.
“Mereka katakan kalau boleh tidak hanya pegawainya saja, tapi juga misalnya masyarakat sekitar operasional mereka untuk mendapatkan vaksinasi yang mereka berikan secara gratis,” tuturnya.
Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mendorong, semua perusahaan bisa mendaftarkan karyawannya untuk dilakukan vaksinasi mandiri. Tindakan itu diperlukan sebagai upaya untuk menanggulangi pandemi Covid-19.
Gus Ami, sapaan akrab Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, selama ini cukup banyak kasus penyebaran Covid-19 dalam klaster perusahaan. Vaksinasi mandiri diharapkan bisa mencegah terjadinya penularan kasus di lingkup perusahaan dan keluarga karyawan.
Menurut dia, banyaknya klaster perusahaan dalam penularan Covid-19 bisa menyebabkan kerugian bagi perusahaan itu sendiri. Untuk mencegah penularan di lingkup perusahaan, maka vaksinasi mandiri akan sangat membantu mencegah terjadinya penularan. “Kalau para karyawan sehat maka perusahaan juga akan tetap produktif,” ujar Gus Ami.
Ketua Tim Pengawasan Penanganan Bencana Covid-19 DPR itu menyatakan, vaksinasi mandiri merupakan wujud kontribusi pihak swasta atau perusahaan dalam mempercepat dan memperluas jangkauan vaksinasi nasional yang digagas oleh pemerintah.
Jika semua pihak bergantung kepada pemerintah, tentu hal itu akan berat. Maka, dibutuhkan gotong royong. Perusahaan yang selama ini sudah mendapatkan input dari para karyawan, sudah seharusnya memberikan servis. “Dalam hal ini layanan kesehatan kepada para karyawannya,” ungkapnya.
Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, vaksinasi gotong royong atau mandiri bisa diikuti semua badan hukum/badan usaha. Karyawan/karyawati, keluarga, dan individu lain terkait dalam keluarga bisa diikutsertakan dalam program vaksinasi mandiri ini.
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, keterlibatan pihak swasta akan mempercepat capaian target vaksinasi nasional. Dengan begitu, pandemi Covid-19 diharapkan bisa semakin cepat diatasi.
Sejauh ini, kata Gus Ami, program vaksinasi Covid-19 masih jauh dari target capaian. “Mengacu pada data dashboard Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan per hari ini, capaian vaksinasi masih cukup jauh dari target sasaran,” tutur dia.
Dari total target sasaran sebanyak 40.349.049 orang yang meliputi tenaga kesehatan, lanjut usia dan petugas publik, untuk vaksinasi dosis I baru tercapai 34,58 persen atau setara 13.951.975 orang.
Sementara untuk vaksinasi dosis 2 baru tercapai 22,92 persen atau setara 9.247.600 penerima. ”Semakin cepat proses vaksinasi dilakukan, harapan kita semua pandemi ini segera berakhir,” tandas politisi asal Jombang itu.
Sementara itu, soal penyetopan sementara Vaksin AstraZeneca kelompok produksi atau batch CTMAV547, Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito meminta masyarakat tidak khawatir berlebihan. Saat ini semua dosis vaksin dengan batch tersebut tengah diinvestigasi secara mendalam oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
“Penghentian ini adalah bentuk kehati-hatian pemerintah. Hanya satu batch ini yang dihentikan. Untuk lainnya tetap digunakan seperti biasa,” jelas Wiku kemarin.
Selain Indonesia, banyak negara sudah menerapkan kebijakan khusus soal vaksin satu ini. Guru Besar Fakultas Kedokteran UI dan Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Tjandra Yoga Aditama mengungkapkan bahwa setidaknya ada kebijakan dari 6 negara tetangga yang baik untuk dilihat sebagai perbandingan.
Yang pertama adalah Malaysia. Negeri Jiran ini vaksin AstraZeneca bisa diberikan jika masyarakat meningingkannya atau atas pilihan sendiri. Skema ini disebut dengan opt in. Pemerintah Malaysia memang menyediakan bebertapa jenis vaksin untuk rakyat negara itu, yaitu vaksin Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSinoBio dan Gamaleya .
Kemudian Pemerintah Singapura pada Maret 2021 mengumumkan bahwa lembaga Health Sciences Authority (HSA) mereka sedang dalam komunikasi dengan berbagai perushaan termasuk AstraZeneca tentang kemungkinan penggunaannya di negara itu. ”Sekarang ini Singapura menggunakan vaksin Pfizer dan juga Moderna, sama seperti yang digunakan di Amerika Serikat,” jelasnya.
Kemudian pada akhir April 2021, BPOM-nya Thailand telah memberi persetujuan perusahaan “Siam Bioscience” di negara itu untuk memproduksi vaksin COVID-19 AstraZeneca.
Harapannya pada bulan Juni 2021 hasil produksi vaksin AstraZeneca dalam negeri sudah akan dapat diserahkan ke pemerintah Thailand. Seperti diketahui bahwa Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-O-Cha sudah disuntik vaksin AstraZeneca pada 16 Maret 2021 yang lalu.
Filipina juga telah menerima lebih dari 2 juta dosis vaksin AstraZeneca dari COVAX facility pada 8 Mei 2021 lalu. Yoga mengatakan bahwa dirinya termasuk dari 12 anggota “Independent Allocation Vaccine Group (IAVG)” di Filipina.
Data per 2 Mei 2021 menunjukkan dari 525.600 dosis vaksin AstraZeneca yang ada, sejumlah 525.337 dosis sudah diberikan pada petugas kesehatan, para lanjut usia dan mereka yang memiliki komorbid. ”Filipina rencananya akan menerima total 4,5 juta dosis vaksin AstraZeneca dari COVAX ini,” kata Yoga.
Korea Selatan membatasi penggunaan AstraZeneca hanya untuk mereka yang berusia diatas 30 tahun yang diumumkan pada 11 April lalu. Seminggu sebelumnya, Korsel menyatakan akan membatasi penggunaan vaksin ini pada mereka yang berusia di bawah 60 tahun.
Yang menarik, kata Yoga pada awal bulan Mei ini Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA) menyampaikan hasil penelitiannya bahwa vaksin Pfizer ternyata 89,7 persen efektif mencegah COVID-19 setidaknya 2 minggu setelah penyuntikan pertama. Sementara AstraZeneca hanya terpaut tipis dengan angka efektivitas 86,0 persen.
Analisa ini dibuat berdasar data dari lebih dari 3,5 juta masyarakat negara itu yang berusia 60 tahun ke atas, termasuk 521.133 orang yang sudah mendapat dosis pertama vaksin Pfizer atau AstraZeneca.
Sementara di Australia, Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI) menyatakan bahwa vaksin COVID-19 Pfizer lebih dianjurkan (preferred) pada mereka yang berusia di bawah 50 tahun.
Sementara untuk kelompok usia yang berusia 50 tahun ke atas, maka ATAGI tetap memberi anjuran bahwa manfaat dari vaksin AstraZeneca adalah lebih besar daripada risiko yang mungkin terjadi.
”Selain itu, vaksin AstraZeneca dapat diberikan pada mereka berusia di bawah 50 tahun bila manfaatnya jelas lebih tinggi dari risikonya dan mereka yang di vaksin sudah memberi persetujuan dan memahami manfaat dan risiko yang ada,” pungkas Yoga.
(Radar Bogor)
