(JABARMEDIA) Kota Bogor – Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Bogor Dudih Syiaruddin S.Sos., MM, kampanye Program Sekolah Ramah Anak. Bukan sekadar jargon tetapi juga sebagai aksi nyata sehingga terinternalisasi dan menjadi budaya dalam setiap satuan pendidikan.
“Untuk menyukseskan program ini kami terus bersinergi dan bekerjasama dengan Legislatif, Dinas terkait, lembaga, NGO, komunitas. Juga sampai satuan terendah di masyarakat seperti Rukun Tetangga (RT) hingga keluarga. Targetnya, Kota Bogor naik kelas sebagai Kota Layak Anak,” kata Dudih dalam siaran pers di Kota Bogor, Minggu (10/10/2021).
Menurut Dudih, KPAID dan DP3A Kota Bogor misalnya belum lama ini menggelar diskusi terarah (FGD) ke wilayah. Dengan melibatkan semua kecamatan dan kelurahan se Kota Bogor, tujuannya menyukseskan Kota Bogor sebagai Kota Layak Anak yang paripurna. Kota Bogor yang mendapat level madya berturut-turut selama 3 tahun harus termontivasi naik tingkat.
“Tentu, naik kelas bukan tujuan utamanya tetapi yang terpenting adalah Kota Bogor dapat memenuhi hak-hak dan perlindungan anak terselenggara dengan baik,” ujar Dudih.
Mengembangkan Tiga Konsep
Menurut Dudih untuk mencapai Kota Layak Anak, pihaknya berkolaborasi dengan DP3A Kota Bogor mengembangkan tiga konsep.
Pertama, kolaborasi pendekatan kewilayahan mulai tingkat Rukun Warga (RW), kelurahan hingga kecamatan.
“Jadi kita kembangkan RW ramah anak, kelurahan layak anak, dan kecamatan layak anak, dengan penguatan kelembagaan di wilayah. Dengan dibentuknya PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) dan Forum Anak di seluruh kelurahan di kota Bogor secara bertahap,” kata Dudih.
Kedua, kolaborasi tingkat satuan pendidikan. Seperti yang selama ini sudah berjalan KPAID, DP3A Kota Bogor dan Disdik kota Bogor, terus mempromosikan dan melakukan pelatihan kepada guru-guru dan pendidikan terkait Sekolah Ramah Anak mulai dari tingkat PAUD hingga SLTA.
“Kerjasama ini akan dibangun dan sudah berjalan melibatkan dinas terkait dengan melibatkan; Forum Anak, Duta Anak, Duta Hari Anak, guru bimbingan konseling, para tutor PAUD dan seluruh penyelenggara satuan pendidikan. Hal ini dilakukan agar pemenuhan hak dan perlindungan anak di sekolah semakin terselenggara dengan baik,” katanya.
Ketiga, kolaborasi pendekatan sektor bisnis dan pariwisata. Menurut Dudih, DP3A Kota Bogor bersama dengan KPAID Kota bogor dan dinas terkait bersinergi mendorong sektor bisnis dalam perannya mendukung Kota Layak Anak.
“Di antaranya kita promosikan dan bekerjasama melalui program Horeka mall wae (hotel, restoran, kafe, mall dan wisata edukasi ramah anak),” ujarnya.
KPAID melakukan berbagai upaya dan terobosan dengan melibatkan semua elemen dalam masyarakat. Tujuannya untuk membangun sistem pemenuhan hak dan perlindungan anak yang semakin tertata, terstruktur, terintegrasi.
“Harapannya, dengan terciptanya Kota Layak Anak dapat meminimalisir kasus-kasus seperti; tawuran pelajar, pelecehan seksual, perkawinan anak, pekerja anak (eksploitasi anak), kekerasan terhadap anak dan penyalahgunaan narkoba,” pungkas Dudih.
(Haikal/Sumedi)
