JABARMEDIA.COM – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan terkait kritikan pembiayaan masjid Al Jabbar Menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD ) Jawa Barat.
Kritikan kali ini datang dari seorang Netizen Di Media Social Twitter.
Pasalnya, APBD yang berasal dari pajak daerah sepatutnya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti transportasi publik.
“Bikin mesjid itu perbuatan mulia, dengan berwakaf jd amal jariyah. Tapi kalau mesjid pakai dana APBD? Lihat 9:17-18 dan 9:107-108,” tulis akun @Outstandjing pada Senin 1 Januari 2023 .
Ridwan Kamil pun member penjelasan di akun Instagramnya.
Ia menuliskan bahwa penggunaan dana negara itu adalah kesepakatan bersama.
Artinya pembiayaan tersebut dibahasa dengan musyawarah bersama dalam forum Musrenbang.
“Itulah kenapa, kita memilih demokrasi. Dimana rakyat bisa menitipkan aspirasi melalui Pemda atau sistem perwakilan yaitu DPR/D. Masjid, Gereja, Pura semua bisa dibiayai negara selama itu disepakati eksekutif dan legislatif, ” ungkap Ridwan Kamil dalam unggaannya yang dilihat Rabu (1 April 2023).
Ridwan Kamil pun mengambil contoh terkait pembangunan Masjid Istiqlal di Jakarta pada tahun 1961 dibiayai 7 miliar melalui APBN.
Wilayah yang mayoritas masyarakatnya beragama kristen, APBD juga dialokasikan untuk gereja seperti di Papua Barat dengan pembangunan GKI Jemaat Eben Haezer.
Salah satu layanan yang di Bali, APBD dan APBN dipakai untuk membangun kawasan ibadah pura yaitu Pura Besakih.
Menurutnya, pembangunan Masjid Al Jabbar merupakan keinginan banyak orang yang aspirasinya dititipkan melalui ormas Islam.
“Flashback. Jutaan warga Jawa Barat melalui berbagai ormas Islam menitipkan aspirasinya agar dibangun Masjid Raya Provinsi Jawa Barat sejak 7 tahun lalu. Karena selama di Masjid Raya Provinsi mengkudeta masjid Agung Kota Bandung. Dan itulah yang kami lakukan: Memenuhi dan membangun aspirasi rakyat, ” tulis Kang Emil.
(tribunnews/Iwan)
