JABARMEDIA.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan saat sulitnya mengelola data masyarakat miskin di daerah-daerah, untuk mengoptimalkan belanja negara dalam program perlindungan sosial.
Ini karena adanya oknum pimpinan di pemerintah daerah yang membuat masyarakat miskin ‘jadi-jadian’. Maksudnya, keluarga penerima program perlinsos itu bukan termasuk golongan miskin, melainkan dibuat-buat supaya dapat manfaat dari program perlinsos.
“Ada masalah tata kelola di mana Pemda akan memilih keluarga miskin yang memberikan suara bagi mereka, tapi dia bukan benar-benar miskin,” kata Sri Mulyani dalam acara World Bank’s Indonesia Poverty Assessment di The Energy Building, SCBD, Jakarta, Selasa (9/5/2023).
“Karena memberikan suara bagi saya, maka mereka terdaftar, atau bahkan yang terburuknya mereka adalah yang menjadi tim suksesnya didaftarkan,” ujarnya.
Sri Mulyani mengakui, hal ini merupakan konsekuensi dari sistem politik di Indonesia yang menganut sistem demokrasi bebas, selain itu juga ada mekanisme desentralisasi supaya pemda dapat mandiri mengelola masyarakatnya.
Meskipun dari sisi anggarannya berasal dari pemerintah pusat, seperti untuk pemberian bantuan dalam program keluarga harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat, 18 juta penerima kartu sembako, hingga 99 juta keluarga miskin yang dibayarkan BPJS Kesehatannya oleh pemerintah.
“Ini tantangan kompleks saat kita membicarakan Indonesia sebagai negara kesatuan dan sistem desentralisasi, demokrasi pemilihan langsung ada konsekuensinya dan konsekeusianya dimulai dari model kebijakan ini, meskipun kita tahu ini harus diselesaikan, karena terjadi akibat realitas politik dan sistemnya,” tutur dia.
Oleh sebab itu, Sri Mulyani mengungkapkan, yang ia bisa lakukan saat ini adalah memulai perbaikan data sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Ia menekankan, Kemenkeu bersama Bappenas telah mendorong BPS untuk segera menyelesaikan pendataan melalui program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
“Ini pengumpulan data yg menyeluruh oleh BPS yang diharapkan akan selesai pertengahan tahun ini. Bahkan untuk memulai pengumplam data ini, butuh 2 tahun bagi kita untuk meyakinkan kementerian lain karena data sekarang sangat powerful,” ungkap Sri Mulyani.
Ia menceritakan, sebetulnya saat ingin memulai pendataan secara menyeluruh dan terpusat ini, butuh usaha yang keras karena terjadi perdebatan antara menteri lain. Masih ada menteri-menteri yang menginginkan data-data itu hanya di bawah kementerian atau lembaganya.
“Beberapa kementerian menginginkan data hanya berada di bawah mereka. Data-data ini memang berasal dari masing-masing kementerian, tapi ini sangat penting bagaimana kita mengumpulkan data dari lebih banyak populasi dengan didasarkan pada konsumsi di Indonesia,” tegas Sri Mulyani.
(CNBC Indonesia/idram)
