Upacara pelepasan baiat itu dilakukan Gedung Sate, Bandung pada Minggu (27/8) kemarin. Para mantan anggota NII yang berasal dari lingkungan Ponpes Al-Zaytun Indramayu ini, kembali mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Ini kan setelah kejadian Al-Zaytun setelah Panji Gumilang sudah ditetapkan tersangka, ini ada beberapa komponen masyarakat yang sampai ke kami (datang), intinya bahwa mereka di NII tapi gak aktif, ada yang aktif juga, macam-macam,” kata Iip , Senin (28/8/2023).
“Dari 31 orang itu kami dalami, kami dengan BNPT dan BIN, sampai waktunya kami lapor ke gubernur, beliau minta untuk segera, yang sudah siap agar kembali ke NKRI. Maka kemarin diadakan ikrar janji ke NKRI,” ujarnya menambahkan.
Iip menuturkan, 31 orang yang sebelumnya terafiliasi NII itu mayoritas adalah para ‘pejabat’. Menurutnya, orang-orang itu ada yang menduduki jabatan wakil gubernur hingga kepala dinas.
“Dari 31 orang ini, memang macam-macam ya, kesannya banyak para pejabat pemerintahan versi mereka. Ada wakil gubenur, versi mereka ya, ada kepala dinas, ada camat, macam-macam lah. Itu semua sedang diinventarisasi,” jelasnya.
Iip mengungkapkan, 31 orang yang telah bertaubat tersebut mengaku terafiliasi di NII KW9 dan KW7 yang ada di lingkungan Ponpes Al-Zaytun. Saat ini, Kesbangpol masih terus mendata seberapa banyak orang yang terbaiat NII.
“Iya kami juga kan akhirnya membuka kontak person karena bisa jadi diantara mereka masih ada yang mau (taubat), masih ada yang takut, kan kita gak paham,” ucap Iip.
Di Ponpes Al-Zaytun sendiri kata dia, diketahui banyak yang terbaiat NII. Fakta itu didapat Iip dari pengakuan 31 orang yang sudah lebih dulu ikrar kembali ke NKRI.
Selanjutnya, 31 orang yang sudah ikrar itu akan terus dipantau sembari dilakukan pendampingan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada warga yang kembali.
“Makanya kemarin ada BNPT dan BIN tentu akan dipantau karena sudah kembali ke tanah air, mereka ingin ada perlindungan hukum, bisa jadi juga ada yang ketakutan, kesannya ada ancaman. Mereka ingin hidup bermasyarakat lagi, itu upaya mereka untuk kembali,” ujarnya.
“Pendampingan pasti jangan dibiarkan, nanti kan banyak macamnya, ideologi, kehidupan dan pendidikan anak-anaknya akan diupayakan,” tutup Iip.
(Detik/idram)
