Turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemensos RI Robben Rico dan Mitra Kerja Kementerian Sosial RI dari Dewan Perwakilan Rakyat.
Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (Linjamsos dan PFM) Dinsos Kota Cimahi Agustus Fajar menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko bencana di daerahnya.
“Masyarakat agar meningkat pengetahuan, dan keterampilannya dalam mengurangi risiko serta menghadapi bencana,” ujarnya pada Senin 25 Maret 2024.
Tujuan lainnya yaitu mengedukasi pengurus KSB tentang manajemen penanggulangan bencana. “Serta mendorong kreativitas dan kearifan lokal dalam melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana,” ujarnya.
Pembentukan KSB Utama mengacu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta dilandasi Permensos Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana.
“Kegiatan ini melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan. Sosialisasi diikuti oleh 70 orang, pelatihan teknis diikuti oleh 60 orang, dan simulasi uji SOP KSB pada hari ketiga diikuti oleh 275 orang,” katanya.
Bantuan dari Kemensos
Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Cimahi mendapat bantuan dari Kemensos senilai Rp304.657.905. Bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk lumbung sosial Kecamatan Cimahi Selatan, pembentukan KSB, dan fasilitas Tagana Masuk Sekolah. Agustus menyatakan, saat ini Kota Cimahi telah memiliki 4 KSB. Mulai dari Cipageran, Leuwigajah, Padasuka, dan Utama.
Dalam pembentukan KSB, lanjut Agustus, wilayah tersebut harus memiliki kerawanan terhadap jenis bencana tertentu. “Untuk Kelurahan Utama, potensi bencana tertinggi yaitu banjir. Banyaknya aliran sungai terutama melintasi kawasan industri dan permukiman padat, sehingga jika air hujan tak tertampung kerap memicu banjir,” ucapnya. Selain itu, harus ada kesiapan dan peran serta aktif masyarakat di daerah rawan bencana untuk membentuk KSB.
“Kelurahan lain di Kota Cimahi menyusul untuk pembentukan KSB. Tentunya, sesuai dengan kesiapan masing-masing wilayah,” tuturnya. Menutup kegiatan pembentukan KSB Utama, Pj Wali Kota Cimahi Dicky Saromi menyatakan, wujud partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana adalah kesiapsiagaan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam.
“Untuk menciptakan kondisi tersebut, masyarakat perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana. Salah satu pembentukan KSB,” ujarnya. Setelah KSB terbentuk, lanjut Dicky, maka diharapkan anggota masyarakat mampu melakukan tugas dan peran dalam penanggulangan kebencanaan. Serta mampu berkoordinasi dan melakukan evaluasi dalam penanganan bencana. ”
Kota Cimahi terletak di antara Sesar Lembang dan berpotensi terdampak bencana. Dengan situasi sekarang intensitas hujan yang cukup tinggi dan cuaca tidak menentu, lewat kegiatan ini juga mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada dan siap siaga akan potensi bencana yang bisa terjadi kapan saja,” katanya.***
(Pr/idram)
