Menanggapi isu tersebut, Pimpinan DPRD Jawa Barat Ono Surono mengatakan, sistem demokrasi di Tanah Air dianggap memang perlu dievaluasi karena sudah bukan lagi menganut demokrasi Pancasila, namun lebih condong ke demokrasi liberal.
“Tentunya sistem demokrasi di Indonesia itu memang perlu dievaluasi karena memang sistem demokrasi yang saat ini berjalan itu cenderung bukan demokrasi Pancasila, tapi sudah demokrasi liberal dan ujungnya adalah konsekuensi costnya sangat besar baik cost dalam hal penyelenggaraan maupun cost politik setiap calon yang bertarung dalam kontestasi,” kata Ono saat dihubungi , Jumat (13/12/2024).
“Tapi tentunya kita juga berhadapan dengan narasi bahwa demokrasi itu sesungguhnya bagaimana rakyat diberikan hak seluas-luasnya untuk bisa menentukan siapapun pemimpin mereka, sehingga demokrasi secara langsung ini berjalan menjadi pintu bagi rakyat untuk bisa menentukan pemimpin yang dipilih oleh rakyat,” bebernya.
Ono juga menerangkan, partai politik harus mulai memikirkan agar menempatkan kadernya di DPRD yang sesuai dan benar-benar mewakili rakyat. Sebab Ono menyinggung, banyaknya orang yang hanya bermodal materi bisa menjadi anggota DPRD tanpa teruji perjuangannya untuk rakyat.
“Tetapi kalau misalnya saat ini di mana yang terpilih menjadi anggota DPR RI, DPRD provinsi DPRD kabupaten kota ini kan yang banyak duitnya, yang kadangkala mereka membeli suara rakyat. Maka itu dulu yang harus dievaluasi, yang harus dibenahi,” tegas Ono.
Karena itu, terkait isu gubernur dipilih oleh rakyat, Ono meminta ada kajian secara mendalam serta kesiapan dari partai politik untuk menempatkan kadernya yang benar-benar mewakili rakyat, bukan hanya mencari jabatan semata.
“Bagaimana partai-partai itu melakukan rekrutmen, melakukan kaderisasi yang ujungnya mereka yang telah direkrut dan di kader itu benar-benar juga mewakili rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ono juga menyinggung soal sejarah demokrasi di Indonesia dimana kepada daerah dipilih oleh DPRD sebelum tahun 2005 lalu. Namun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
“Kita pernah merasakan juga gubernur, bupati, walikota dipilih oleh DPRD, dengan isu bahwa waktu itu DPRD tidak mewakili rakyat sehingga tidak terpilih kepala daerah yang diinginkan rakyat. Maka terjadi gelombang aspirasi untuk merubah sistem pemilihan itu dipilih langsung oleh rakyat,” terangnya.
Dengan isu yang kembali mencuat saat ini, Ono yakin PDIP juga akan membuat kajian internal. “Saya yakin DPP partai (PDIP) juga akan melakukan kajian untuk merespon statement dari Presiden Prabowo,” tutup Ono.
(Detik/idram)
